26.2.10

DEKLARASI ARCA

FORUM KOMUNIKASI ALUMNI
DARUL ARQAM MADYA (DAM)
PC. IMM KOTA MEDAN
Sekretariat : Student Center IMM Jl. Pukat Banting V No. 27 Medan


Hal : Pernyataan Sikap IMM Medan, 3 Januari 2009


UNTUK SEGERA DIBERITAKAN
Deklarasi Arca: IMM siap mengawal Pemerintahan SBY-Boediono
Refleksi kesadaran bahwa adanya catatan penting dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang hari ini belum menunjukkan adanya perbaikan signifikan. Permasalahan pengentasan kemiskinan yang pada kenyataannya belum menjadi prioritas dengan masih di atas 40% angka kemiskinan indonesia. Alokasi anggaran pendidikan yang belum mencapai 20%, kontroversi ujian nasional, aset-aset strategis bangsa yang lebih dominan dikuasai asing, potensi adanya kenaikan harga kebutuhan pokok, tragedi lapindo tanpa kejelasan dan aparatur pemerintahan yang belum adanya proses reformasi birokrasi yang lebih serius menjadi bukti.
Berbagai permasalahan di atas diperparah dengan dugaan adanya skandal megakorupsi terbesar pasca reformasi yang melibatkan orang-orang dalam lingkaran kekuasaan. Kasus century menjadi permasalahan yang sangat menarik karena adanya keganjilan dalam proses bailout 6,7 T. Selain itu IMM membaca adanya upaya upaya yang akan mengorbankan sampai pada level mentri keuangan tanpa menyentuh lingkar utama kekuasaan dalam penyelesaian kasus century. Ditambah lagi adanya upaya pelemahan institusi inovasi pasca reformasi seperti KPK dan pengadilan Tipikor. Dan kabar terakhir munculnya wacana RUU penyadapan.
IMM melaui Darul Arqam Madya (DAM) dan dialog nasional IMM Regional Sumatera ingin fokus dalam berbagai macam isu tersebut dan siap mengawal pemerintahan SBY dan Boediono. Melalui deklarasi Arca IMM menyatakan sikap :

1. Memprioritaskan pada isu century dengan :
a. Meminta kepada pemerintah dalam hal ini pansus century agar secepatnya menyelesaikan kasus century.
b. Menuntut untuk dapat dihukumnya pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kasus bailout bank century sampai pada level tertinggi jika terbukti terlibat.
2. Menolak RUU penyadapan karena dinilai dapat memperlemah kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.
3. Meminta kepada pemerintah agar segera melakukan reformasi birokrasi sebagai upaya menekan praktek korupsi di negeri ini.
4. Menolak ujian nasional sampai adanya pemerataan pendidikan yang jelas di negeri ini.
5. Meminta kepada pemerintah agar segera melakukan rekonstruksi yang rill pada daerah terkena bencana (Sumatera Barat, Madina, dll) sebagai upaya pemulihan kelangsungan kesejahteraan masyarakat.

Hormat Kami


Tim Perumus
ALUMNI DAM 1 TAHUN MEDAN

No comments:

Post a Comment

Selendang Koto Gadang

Menyulam Pernah dengar Sulaman Koto Gadang?  Sulaman Koto Gadang, adalah sulaman spesifik Minangkabau yang berasal dari daerah K...