Gerakan mahasiswa memiliki konsepsi yang sangat luas penjabarannya. Ia tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dengan modal sosial untuk memotori sebuah perubahan.
Salah satu wadahnya adalah IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Gerakan ini mengambil segmentasi di wilayah intelektual, dakwah dan sosial. Terlahir dengan sejarah, suatu antitesa dari gerakan kemahasiswaan yang ada saat itu. Sebagai kader dakwah intelektual IMM memiliki tanggung jawab membawa mahasiswa kepada fitrahnya sebagai kekuatan pengontrol (agent of control), pembawa perubahan (agent of social change) dan penerus estafet kepemimpinan ummat dan bangsa masa depan (iron stock). Dalam perjalanannya, IMM mengalami stagnasi –jika tidak disebut melemah-. Stagnasi ini secara cepat disadari oleh kader-kader IMM. Salah satunya yang melakukan proses pengkaderan tingkat menengah yang dikenal dengan Darul Arqam Madya, yang diikuti oleh utusan IMM regional Sumatera di Medan 30 Desember 2009 s/d 3 Januari 2010 lalu.
Pada kesempatan tersebut dibahas tentang melemahnya trinitas atau tri kompetensi dasar di tubuh kader IMM. Hal ini memicu munculnya keinginan melahirkan suatu ketetapan bersama, sebagai bentuk penguatan kembali trilogy IMM yang kemudian disepakati dengan nama Deklarasi Arca. Rekomendasi yang dihasilkan dianggap perlu menjadi pertimbangan bersama internal dan eksternal khususnya gerakan kemahasiswaan lainnya. Diantaranya beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah sebagai bentuk aplikatif dari ruang gerak kader bangsa.
Halnya Ali Shariati (1996) menyebutkan bahwa tanggung jawab pokok cendekiawan adalah membangkitkan dan membangun masyarakat bukan memegang kepemimpinan politik Negara. Kedua, rekomendasi untuk Muhammadiyah dan internal IMM, dalam kapasitasnya sebagai kader ummat dan persyarikatan.
Diantara isi Deklarasi Arca tersebut adalah “Deklarasi Arca: IMM siap mengawal Pemerintahan SBY-Boediono”.
Refleksi kesadaran bahwa adanya catatan penting dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang hari ini belum menunjukkan adanya perbaikan signifikan. Permasalahan pengentasan kemiskinan yang pada kenyataannya belum menjadi prioritas dengan masih di atas 40% angka kemiskinan indonesia. Alokasi anggaran pendidikan yang belum mencapai 20%, kontroversi ujian nasional, aset-aset strategis bangsa yang lebih dominan dikuasai asing, potensi adanya kenaikan harga kebutuhan pokok, tragedi lapindo tanpa kejelasan dan aparatur pemerintahan yang belum adanya proses reformasi birokrasi yang lebih serius menjadi bukti.
Berbagai permasalahan di atas diperparah dengan dugaan adanya skandal megakorupsi terbesar pasca reformasi yang melibatkan orang-orang dalam lingkaran kekuasaan. Kasus century menjadi permasalahan yang sangat menarik karena adanya keganjilan dalam proses bailout 6,7 T. Selain itu IMM membaca adanya upaya upaya yang akan mengorbankan sampai pada level mentri keuangan tanpa menyentuh lingkar utama kekuasaan dalam penyelesaian kasus century. Ditambah lagi adanya upaya pelemahan institusi inovasi pasca reformasi seperti KPK dan pengadilan Tipikor. Dan kabar terakhir munculnya wacana RUU penyadapan.
IMM melalui Darul Arqam Madya (DAM) dan dialog nasional IMM Regional Sumatera ingin fokus dalam berbagai macam isu tersebut dan siap mengawal pemerintahan SBY dan Boediono. Melalui deklarasi Arca IMM menyatakan sikap :
1. Memprioritaskan pada isu century dengan :
a. Meminta kepada pemerintah dalam hal ini pansus century agar secepatnya menyelesaikan kasus century.
b. Menuntut untuk dapat dihukumnya pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kasus bailout bank century sampai pada level tertinggi jika terbukti terlibat.
2. Menolak RUU penyadapan karena dinilai dapat memperlemah kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.
3. Meminta kepada pemerintah agar segera melakukan reformasi birokrasi sebagai upaya menekan praktek korupsi di negeri ini.
4. Menolak ujian nasional sampai adanya pemerataan pendidikan yang jelas di negeri ini.
5. Meminta kepada pemerintah agar segera melakukan rekonstruksi yang rill pada daerah terkena bencana (Sumatera Barat, Madina, dll) sebagai upaya pemulihan kelangsungan kesejahteraan masyarakat.
Rekomendasi tersebut kemudian disampaikan melalui pertemuan dengan wakil DPRD Kota Medan, Kamaludin Harahap. Sedangkan rekomendasi untuk PWM Sumut disampaikan melalui pertemuan dengan unsur pimpinan PWM Sumut di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Medan. Juga dilakukan audiensi dengan H. Bahdin Nur Tanjung dalam kapasitasnya sebagai Rektor UMSU Medan.
Salah satu wadahnya adalah IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Gerakan ini mengambil segmentasi di wilayah intelektual, dakwah dan sosial. Terlahir dengan sejarah, suatu antitesa dari gerakan kemahasiswaan yang ada saat itu. Sebagai kader dakwah intelektual IMM memiliki tanggung jawab membawa mahasiswa kepada fitrahnya sebagai kekuatan pengontrol (agent of control), pembawa perubahan (agent of social change) dan penerus estafet kepemimpinan ummat dan bangsa masa depan (iron stock). Dalam perjalanannya, IMM mengalami stagnasi –jika tidak disebut melemah-. Stagnasi ini secara cepat disadari oleh kader-kader IMM. Salah satunya yang melakukan proses pengkaderan tingkat menengah yang dikenal dengan Darul Arqam Madya, yang diikuti oleh utusan IMM regional Sumatera di Medan 30 Desember 2009 s/d 3 Januari 2010 lalu.
Pada kesempatan tersebut dibahas tentang melemahnya trinitas atau tri kompetensi dasar di tubuh kader IMM. Hal ini memicu munculnya keinginan melahirkan suatu ketetapan bersama, sebagai bentuk penguatan kembali trilogy IMM yang kemudian disepakati dengan nama Deklarasi Arca. Rekomendasi yang dihasilkan dianggap perlu menjadi pertimbangan bersama internal dan eksternal khususnya gerakan kemahasiswaan lainnya. Diantaranya beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah sebagai bentuk aplikatif dari ruang gerak kader bangsa.
Halnya Ali Shariati (1996) menyebutkan bahwa tanggung jawab pokok cendekiawan adalah membangkitkan dan membangun masyarakat bukan memegang kepemimpinan politik Negara. Kedua, rekomendasi untuk Muhammadiyah dan internal IMM, dalam kapasitasnya sebagai kader ummat dan persyarikatan.
Diantara isi Deklarasi Arca tersebut adalah “Deklarasi Arca: IMM siap mengawal Pemerintahan SBY-Boediono”.
Refleksi kesadaran bahwa adanya catatan penting dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang hari ini belum menunjukkan adanya perbaikan signifikan. Permasalahan pengentasan kemiskinan yang pada kenyataannya belum menjadi prioritas dengan masih di atas 40% angka kemiskinan indonesia. Alokasi anggaran pendidikan yang belum mencapai 20%, kontroversi ujian nasional, aset-aset strategis bangsa yang lebih dominan dikuasai asing, potensi adanya kenaikan harga kebutuhan pokok, tragedi lapindo tanpa kejelasan dan aparatur pemerintahan yang belum adanya proses reformasi birokrasi yang lebih serius menjadi bukti.
Berbagai permasalahan di atas diperparah dengan dugaan adanya skandal megakorupsi terbesar pasca reformasi yang melibatkan orang-orang dalam lingkaran kekuasaan. Kasus century menjadi permasalahan yang sangat menarik karena adanya keganjilan dalam proses bailout 6,7 T. Selain itu IMM membaca adanya upaya upaya yang akan mengorbankan sampai pada level mentri keuangan tanpa menyentuh lingkar utama kekuasaan dalam penyelesaian kasus century. Ditambah lagi adanya upaya pelemahan institusi inovasi pasca reformasi seperti KPK dan pengadilan Tipikor. Dan kabar terakhir munculnya wacana RUU penyadapan.
IMM melalui Darul Arqam Madya (DAM) dan dialog nasional IMM Regional Sumatera ingin fokus dalam berbagai macam isu tersebut dan siap mengawal pemerintahan SBY dan Boediono. Melalui deklarasi Arca IMM menyatakan sikap :
1. Memprioritaskan pada isu century dengan :
a. Meminta kepada pemerintah dalam hal ini pansus century agar secepatnya menyelesaikan kasus century.
b. Menuntut untuk dapat dihukumnya pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kasus bailout bank century sampai pada level tertinggi jika terbukti terlibat.
2. Menolak RUU penyadapan karena dinilai dapat memperlemah kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.
3. Meminta kepada pemerintah agar segera melakukan reformasi birokrasi sebagai upaya menekan praktek korupsi di negeri ini.
4. Menolak ujian nasional sampai adanya pemerataan pendidikan yang jelas di negeri ini.
5. Meminta kepada pemerintah agar segera melakukan rekonstruksi yang rill pada daerah terkena bencana (Sumatera Barat, Madina, dll) sebagai upaya pemulihan kelangsungan kesejahteraan masyarakat.
Rekomendasi tersebut kemudian disampaikan melalui pertemuan dengan wakil DPRD Kota Medan, Kamaludin Harahap. Sedangkan rekomendasi untuk PWM Sumut disampaikan melalui pertemuan dengan unsur pimpinan PWM Sumut di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Medan. Juga dilakukan audiensi dengan H. Bahdin Nur Tanjung dalam kapasitasnya sebagai Rektor UMSU Medan.
No comments:
Post a Comment